Dibaca : 38
 |
| SDN Sukahurip 04 Kecamatan Sukatani sedang direhab total diduga mengganggu kegiatan belajar siswa. |
Jaringanpublik.com, Kabupaten Bekasi – Angggota Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengungkapkan, menurut informasi dari masyarakat soal rehab total di SDN Banjarsari 03 dan SDN Sukahurip 04 Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi yang menggunakan APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2023 ini. Informasinya, sepertinya perencanaan Pememrintah Kabupaten Bekasi yang gagal paham tentang keadaan sekolah tersebut.
“Yang diinformasikan oleh masyarakat yang pertama, keadaan sekolah kondisinya masih layak untuk di pakai, yang kedua karena kondisi layak seharusnya kegiatannya bukan rehab total atau rehab sedang, pertimbangan kedua masih terdapat area atau lahan sekolah diarea tersebut, maka seharusnya kegiatan yang pantas sesuai perencanaan adalah perencanaan Ruang Kelas Baru (RKB), misalnya, bila diketemukan kerusakan dibangunan lebih ke pemeliharaan ringan saja,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini kepada jaringanpublik.com, pada Senin (10/07/23).
Nyumarno mengatakan, kejadian seperti ini akan menggangu proses belajar para siswa yang sebentar lagi akan masuk sekolah.
“Kesalahan pertama kalau menurut saya, miss komunikasi atau kurang sinerginya antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi, dimana seharusnya punya perencanaan atau maping yang jelas, mana sekolah yang rusak ringan, rusak berat, rusak sedang termasuk mana yang butuh RKB,” menurutnya.
 |
| Angggota Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno |
Masih kata Nyumarno, setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 ini akan banyak problem – problem, berapa RKB penambahannya. Mengevaluasi sekolah baik rusak sekolah, rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat dan kedepan kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi.
“Harus lebih Link and Match lagi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi sehingga tidak (mohon maaf) kurang sempurna atau gagal perencanaan dalam konteks kepedulian kita kaitannya tentang pembangunan sekolah atau kegiatan – kegiatan di bidang Pendidikan,” paparnya.
Yang kedua yang menjadi catatan sekarang, lanjut Nyumarno, bagaimana solusinya apakah kegiatan akan tetap terlaksana ataukah akan dipidah, sehingga tidak berdampak pada siswa saat nanti akan masuk sekolah, karena sebentar lagi akan masuk sekolah.
“Jangan sampai siswa tidak bisa masuk sekolah karena kelasnya dibongkar. Kita minta Pejabat Bupati Bekasi agar membahas serius dua sekolah yang diadukan masyarakat yaitu sekolah SDN Banjarsari 03 dan SDN Sukahurip 04 agar menjadi perhatian yang serius. Inikan jadi pemicu awalya, kedepan harus ada perbaikan,” tegasnya.
Nyumarno juga mengatakan, sektor pendidikan tugasnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah, lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar, sedangkan, Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi adalah memenuhi kebutuhan sarana belajar mengajar. Kalau ada Link and Match misalkan ada data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi diserahkan ke Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi, dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi juga harusnya mengevaluasi data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tadi, agar rencana pembangunan di tahun 2024 tersebut dan seterusnya agar sesuai, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sekolah.
“Jangan sampai Kepala Sekolah meminta pemeliharaan ringan malah dapat rehab, ada yang minta Ruang Kelas Baru malah kelas yang masih layak dibongkar itu kan sayang, bagaimana pertanggungjawaban tentang aset dan bagaimana pertangungjawaban tentang kelangsungan belajar mengajar sisiswa. Ini menjadi catatan penting untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi. Harapannya jangan sampai terulang lagi kedepannya,” pungkasnya.
Penulis : Kimjok
Editor : Tiar
