Jaringanpublik.com, Kab. Bekasi – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi di Hotel Swiss-Belinn Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini mengusung tema “Menguatkan Ideologi Bangsa Menuju Pemilu Damai 2024”.
Kegiatan ini juga dihadiri Dewan Pembina HM Soleh Manaf, Ketua FPK, Ahmad Ghufron Pengurus dan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Ahmad Ghufron mengatakan, kita tahu Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini adalah bagian unggulan dari tokoh tokoh-tokoh Etnis maupun tokoh masyarakat, kenapa demikian? Karena memang sesuai dengan Undang Undang Dasar kita, bahwa Negara kita adalah National State, Negara kebangsaan, karenanya saham dari kemerdekaan ini tentunya para suku etnis, ras yang ada di Indonesia ikut berpartisipasi dalam rangka merebut Kemerdekaan Republik Indonesia,” paparnya, Selasa (19/12/2023).
Karena ini menyangkut masalah kebangsaan, lanjut Ahmad, menyangkut masalah Ideologi, tentunya ideologi Negara ini sangat mahal sebenarnya, tetapi saat ini degradasi tentang Ideologi itu sangat kuat, kalau anak-anak muda, kaum Melenial, kaum GZ itu kalau ditanya Ideologi Pancasila, Ideologi Bhineka Tunggal Ika, Ideologi bangsa yang lain tentang Undang Undang Dasar 45, tentang NKRI itu tidak kurang begitu faham.
Oleh karena itu, mari FPK ini di Kabupaten Bekasi terus kita galakkan walaupun sekarang kondisinya sudah mulai membaik,” ujar Ahmad Ghufron.
“Maka, tahun depan mudah-mudahan termasuk juga di Kecamatan kita hidupkan kembali, karena mohon maaf kepada kecamatan, karena starter kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) itu hanya koordinasi, tidak ada garis lurus, tidak ada komando, jadi yang di Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa, yang di kecamatan bertanggungjawab kepada Camat, yang di Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada walikota dan Bupati dan di provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur. Jadi, sifatnya Ethok, karenanya kami mohon maaf barang kali di kecamatan kita sering kalau kita berkunjung ke kecamatan atau diundang dari kecamatan ini kenapa tidak ada rapat, rapat yang diadakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten? Memang kenyataan demikian, karena struktur yang menjadi masalah,” jelasnya.
“Kami mohon maaf dan kami juga tidak segan-segan untuk mendorong kepada kecamatan tentang anggarannya kepada Bapeda dan juga kita mendorong, bahkan mulai sejak awal dulu, mulai dari pembentukan FPK Kecamatan, kami sowan kepada Bapeda mendiskusikannya dan Alhamdulillah memberikannya,” tutup Ahmad.
Di lokasi yang sama, Mantan Mendagri Agian sebagai Narasumber menerangkan, mekanisme sebagai organisasi FPK dalam pemilu masa politik ini agar tidak ikut berpolitik atau mengusung para calon politik, itupun jika diperbolehkan bukan nama organisasinya, tapi nama pribadi, karena forum FPK ini sifatnya dibiayai oleh pemerintah, jauh dari politik dan FPK siapapun boleh ikut bergabung, karena kita berbaur untuk kebangsaan. FPK bukan LSM atau Ormas, tetapi FPK adalah Forum Pemersatu Bangsa dan sifat terbuka bukan sifat individu, kita terbuka bekerja bersama,” pungkasnya.
Penulis: Tiar
Editor: Fajar
