Kabupaten Bekasi – Kepala Desa Karangasih , Samsu Dawan, S.H., memberikan klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan yang menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangasih. Menurutnya, seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan program BUMDes telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Saat ditemui awak media di kediamannya pada Sabtu (20/06/2026) siang, Samsu Dawan menjelaskan bahwa setiap program maupun proyek yang dijalankan BUMDes berawal dari usulan pengurus BUMDes sendiri. Pemerintah desa, kata dia, hanya berperan dalam memberikan persetujuan dan mengalokasikan anggaran setelah melalui pembahasan bersama dalam forum musyawarah desa.
“Seluruh proses terkait BUMDes sudah melalui musyawarah yang melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangasih, serta tokoh masyarakat. Bahkan penentuan atau plotting proyek merupakan usulan dari pengurus BUMDes itu sendiri. Karena yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan menjalankan program adalah BUMDes,” ujar Samsu Dawan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional BUMDes. Peran pemerintah desa lebih kepada fungsi pengawasan dan fasilitasi agar kegiatan usaha yang dijalankan BUMDes dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Kami sebagai pemerintah desa hanya menyetujui dan mengalokasikan anggaran untuk BUMDes setelah disepakati bersama dalam musyawarah. Jumlah anggaran yang diberikan juga merupakan hasil kesepakatan antara peserta musyawarah yang terdiri dari BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Untuk perkembangan usaha dan pelaksanaan kegiatan BUMDes menjadi kewenangan penuh pengurus BUMDes,” jelasnya.
Menanggapi sejumlah pemberitaan yang berkembang di beberapa media online, Samsu Dawan menegaskan bahwa penggunaan anggaran BUMDes telah sesuai dengan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam dokumen resmi desa.
Menurutnya, seluruh proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa.
“Terkait anggaran, semuanya sudah sesuai dengan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Justru anggaran desa merupakan salah satu yang paling mudah diakses oleh masyarakat karena setiap tahapan memiliki mekanisme transparansi yang jelas,” katanya.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa laporan kegiatan dan penggunaan anggaran BUMDes telah melalui berbagai tahapan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
“Laporan kegiatan BUMDes juga sudah melalui pemeriksaan Inspektorat serta aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Jadi seluruh prosesnya telah berjalan sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku,” tambahnya.
Samsu Dawan berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait pengelolaan BUMDes di Desa Karangasih. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Desa Karang Asih untuk terus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa maupun program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.
“Kami terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. Namun masyarakat juga perlu mengetahui bahwa seluruh kebijakan terkait BUMDes dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” pungkasnya.
Penulis : Tiar
Editor : Muh. Bakhtiar
