Kabupaten Bekasi — Menyikapi situasi terkini di mana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kerap menjalin kolaborasi dengan Ojek Online (Ojol), Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu pun menggelar Diskusi Publik di Populi Kopi Batvia Jl. Andini Sakti Kp. Poncol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada Senin (19/10/2025).
Diskusi Publik tersebut bertema “Tolak Dugaan Pemanfaatan Ojol Sebagai Alat Kepentingan Kepolisian, dengan ini Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menempatkan Polri di Bawah Kementerian.
Kegiatan Diskusi Publik ini diadakan dan dihadiri oleh para aktivis mahasiswa sebagai bentuk keprihatinan terhadap dugaan pemanfaatan Ojek Online untuk kepentingan citra Polri, terutama adanya agenda kegiatan Apel Akbar Ojek Online pada 20 Oktober 2025 yang difasilitasi langsung oleh Polri.
Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu menilai bahwa Apel Akbar tersebut bukanlah murni kegiatan silaturahmi atau sinergitas sosial, melainkan upaya simbolik untuk membangun citra dan legitimasi institusi POLRI.
Salah satu kasus yang mencuat ke publik adalah peristiwa penabrakan pengemudi ojek online oleh oknum anggota kepolisian yang menimbulkan gelombang kemarahan masyarakat. Alih – alih fokus pada penegakan hukum yang adil terhadap pelaku, Polri justru menggelar kegiatan besar yang terkesan sebagai upaya pencitraan untuk menutupi luka publik.
Ketua Presidium Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu, Adib Alwi dalam pernyataannya menegaskan, keterlibatan besar – besaran para pengemudi ojek online (Ojol) dalam kegiatan Apel Akbar Ojol yang di fasilitasi oleh pihak kepolisian di tengah banyaknya kasus pelanggaran hukum oleh oknum kepolisian termasuk penabrakan pengemudi ojol, menunjukan adanya indikasi pemanfaatan komunitas sipil sebagai alat legitimasi politik institusi.
“Kami menilai Apel Akbar Ojol yang difasilitasi Polri pada 20 Oktober 2025 ini memiliki aroma kepentingan tertentu. Polri seharusnya fokus pada pembenahan internal dan penegakan hukum, bukan memanfaatkan komunitas masyarakat sipil sebagai alat citra atau legitimasi,” tegas Adib Alwi.
Dalam diskusi publik tersebut, Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu menilai, bahwa sudah saatnya Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan memasukkan Polri ke dalam struktur kementerian.
Langkah ini perlu dilakukan, sebagai bentuk penataan sistem tata kelola pemerintahan dan penguatan fungsi pengawasan terhadap Polri agar pelaksanaan tugas – tugas kepolisian tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi.
“Dengan masuknya Polri ke dalam kementerian, pengawasan politik dan publik dapat dilakukan secara lebih sistematis, mencegah Polri menjadi alat kekuasaan atau kepentingan politik praktis, serta menegakkan profesionalitas sesuai tugas pokok dan fungsinya,” tegas salah satu pemateri dalam diskusi publik.
Diskusi publik ini menjadi bentuk konsolidasi moral dan intelektual mahasiswa dalam mendorong reformasi di tubuh Polri dan Reformasi Polri ini harus menjadi bagian dari agenda besar pembenahan hukum dan demokrasi di Indonesia.
“Kami mengajak seluruh rekan-rekan ojek online di Indonesia agar tidak terjebak menjadi alat kepentingan siapa pun, termasuk institusi kepolisian.” Tutup Adib Alwi Ketua Presidium Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu saat di wawancarai.
Penulis : Redaksi
Editor : Muh Bakhtiar
Sumber Berita: Adib Alwi PMII
