Jaringanpublik.com, Kabupaten Bekasi – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Kerja di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/01/2024).
Rapat tersebut dipimpin oleh anggota Komisi III, yaitu Saeful Islam (Bang Ipul), dan H Bodin.
Saeful Islam menegaskan, komitmennya bersama-sama dengan elemen masyarakat, untuk terus mengupayakan solusi banjir di Cikarang Baru yang terjadi setiap tahun.
Sebagai wakil rakyat ketika ada masukkan, saran dan keluhan masyarakat tentu dirinya akan memfasilitasi dan mengadvokasinya.
“Masalah banjir di Cikarang baru ini menjadi momok yang menakutkan setiap musim penghujan tiba dan cukup membuat mereka menjadi trauma,” katanya.
“Dan Alhamdulillah, atas pertemuan ini mudah-mudahan ada solusi yang berarti buat masyarakat Cikarang Baru,” lanjut Saeful Islam, yang juga menjadi Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 7 dari PKS ini.
Agenda utama rapat ini adalah membahas permasalahan banjir di wilayah Kota Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara.
Hasil dari rapat tersebut mencakup beberapa poin penting, yakni tuntutan warga untuk penanganan banjir, yaitu warga mengajukan permintaan kepada Komisi III agar mendorong SKPD, pengembang, dan pihak terkait untuk segera melakukan penanganan terhadap permasalahan banjir di wilayah Cikarang Baru/Jababeka, terutama di titik-titik kritis dan rawan tanggul jebol.
Kewenangan Pemeliharaan Sungai Cilemahabang. Kepala Bidang SDA Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi menjelaskan, kewenangan pemeliharaan kali dan sungai, khususnya Sungai Cilemahabang, berada di bawah pemerintah pusat, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, bukan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Peninjauan dan penanganan sementara, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi telah melakukan beberapa peninjauan dan penanganan sementara terhadap tanggul di wilayah Cikarang Baru.
Koordinasi dengan BBWS Ciliwung-Cisadane, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi berkomitmen untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BBWS Ciliwung-Cisadane serta akan mengirim surat langsung ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian PUPR agar dapat mengakomodir penganggaran ke BBWS Ciliwung-Cisadane untuk pemeliharaan dan penanganan tanggul kritis di Sungai Cilemahabang.
Kewajiban kolam retensi, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi akan berkomunikasi dengan pihak Jababeka dan menghimbau terkait kewajiban pembangunan kolam retensi sebagai upaya penanganan banjir.
Kerjasama dengan BBWS Ciliwung-Cisadane, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi akan menjalin kerjasama dengan BBWS Ciliwung-Cisadane untuk segera melakukan peninjauan lapangan dan mengevaluasi kembali titik-titik kritis serta area rawan tanggul jebol di wilayah Cikarang Baru – Jababeka.
Selain anggota Komisi III, rapat ini dihadiri oleh beberapa pejabat dan tokoh masyarakat setempat, termasuk Kepala Desa Mekar Mukti, Dede Sulaeman beserta Kadus, BPD, pengurus RT/RW, Team Penanganan Banjir Forum Komunikasi Masyarakat Cikarang Baru (TPB FKMC) dan tokoh lingkungan setempat.
Pemerintah dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat segera berkoordinasi, mengambil langkah-langkah konkrit untuk menangani permasalahan banjir di wilayah tersebut.
Penulis: JPM
Editor: Fajar
