Kabupaten Bekasi – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Rudy Rafly, SE., MM, menggelar kegiatan reses masa persidangan II tahun 2026 di daerah pemilihan (Dapil) VII. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Raya Citarik Lama No. 18, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, dan dihadiri puluhan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Humas DPRD Kabupaten Bekasi, Freddy, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Aziz, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Rudy Rafly menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai wakil rakyat untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung.
“Ini bukan hanya kegiatan seremonial. Kami hadir untuk melaksanakan tugas konstitusional sebagai anggota DPRD, yaitu menyerap aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara langsung. Keduanya sangat penting,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, setiap masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting dalam pembahasan di DPRD, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Dari sinilah kami mendapatkan bahan untuk dibawa ke rapat-rapat DPRD, sebagai dasar dalam merancang program pembangunan di Kabupaten Bekasi agar lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Rudy mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, total APBD Kabupaten Bekasi pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp7,7 triliun. Sementara itu, pada tahun 2026, sebagian besar alokasi anggaran difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur lingkungan dan permukiman.
“Untuk sektor pembangunan, kami menganggarkan sekitar Rp1,1 triliun di tahun 2026. Fokusnya meliputi perbaikan jalan, normalisasi saluran air, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari kondisi jalan yang rusak, sistem drainase yang belum optimal, hingga kebutuhan pembangunan fasilitas umum.
Kegiatan reses ini menjadi ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Melalui reses ini, diharapkan seluruh aspirasi warga dapat terakomodasi secara maksimal dan menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah ke depan, khususnya di wilayah Cikarang Timur dan sekitarnya.
