Sebagai partai pemenang pada Pilkada serentak Kabupaten Bekasi tahun 2024 lalu, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Fraksi PDI – Perjuangan, Nyumarno mendapatkan berbagai Aspirasi dari masyarakat Dapil VII pada saat menggelar Reses Tahun Sidang ke – 1 (Satu) masa sidang ke – III (Tiga) Tahun 2025 di Aula Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada Sabtu (06/09/2025).
“Reses ini merupakan kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan masyarakat di Daerah Pemilihan saya, mendengarkan keluhan serta harapan masyarakat terkait berbagai isu, termasuk masukan penting seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI – Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi ini kepada awak media.
Dengan periode ke – tiga dirinya menjabat DPRD dan selama 11 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dirinya tidak pernah melewatkan masa Reses. “Dari awal menjabat, Reses selalu saya jalankan. Menurut saya pentingnya Reses sebagai sarana untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat di Dapil VII (Kecamatan Cikarang Utara, Timur dan Kecamatan Cikarang Selatan).
Keluhan masyarakat Dapil VII Dalam Reses Tahun Sidang ke – 1 (Satu) masa sidang ke – III (Tiga) Tahun 2025 yaitu,
– Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD Negeri dan SMP Negeri yang aturannya selalu berubah – ubah disetiap tahunnya di Kabupaten Bekasi, seperti, jalur zonasi terkadang diatur diawal dan terkadang jalur zonasi diatur diakhir pendaftaran siswa, aturan dan kebijakan yang selalu berubah – ubah disetiap tahunnya.
– Aspirasi Infrastruktur Fisik seperti, Jalan Lingkungan (Jaling), Drainase lingkungan, Sarana Olahraga, dan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
– Isu yang menjadi Aspirasi usulan baru yaitu, Persoalan Isu Lingkungan Hidup (Persoalan Penanggulangan Sampah Rumah).
– Usulan Aspirasi Kenaikan Honor RT/RW.
Usulan – usulan atau aspirasi tersebut tentunya, Nyumarno sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang terbilang penuh wawasan dan pengalaman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat tersebut, dengan akan memperjuangkan diakhir tahun dan tahun 2026 nanti dirinya berusaha akan merealisasikannya.
Nyumarno menjelaskan bahwa kenaikan honor RT/RW masih dalam proses pembahasan dan belum bisa dipastikan terealisasi pada tahun 2025 ini. “Saya berharap bahwa kenaikan honor RT/RW dapat dilakukan dan untuk pertama kalinya dimulai bertahap pada tahun 2026 mendatang, namun besarnya kenaikan masih belum bisa ditentukan,” harapnya.
Isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian, dengan munculnya usulan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
“Salah satu usulan menarik adalah pengadaan Incenator Sampah (Alat Untuk Membakar Limbah Sampah Pada Suhu Tinggi) di setiap RW untuk mengatasi masalah sampah, tadi juga tersampaikan usulan tersebut dari pengurus lingkungan di wilayah Cikarang Selatan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, Nyumarno juga mengungkapkan, bahwa saat ini APBD Kabupaten Bekasi sedang tidak baik – baik saja karena beban kewajiban atas konsekuensi gaji dan tunjangan P3K yang kemarin dilantik kan juga banyak. Belanja pegawai sudah menyentuh lebih dari 40%, yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini.
Dengan ini, Nyumarno menekankan bahwa pentingnya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan menghindari kebocoran anggaran. Memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) dari kurang lebih tujuh ribu perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah, seperti mendukung pembangunan di sektor pendidikan, dari banyaknya 700 bangunan sekolah dasar dan ratusan sekolah SMP Negeri di Bekasi, harus dibantu melalui CSR perusahaan di Bekasi.
“Tidak hanya itu saja menurut saya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga perlu memiliki strategi untuk mengakses anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. Termasuk hubungan yang baik dengan para wakil rakyat di DPR RI, yang khususnya dari Dapil Kabupaten Bekasi, kami harapkan membantu Bupati Bekasi untuk mengakses pembangunan dan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk di bawa ke Kabupaten Bekasi,” paparnya.
Menurutnya, termasuk perlunya membentuk Tim Terpadu lintas OPD untuk berkirim surat ke Pemerintah Pusat, meminta kenaikan DAU, DAK baik fisik maupun non fisik. “Jangan hanya pasrah, given dan menunggu, harus aktif jemput bola dan kirim permohonan kenaikan DAU dan DAK pokoknya, semua ini untuk k kemajuan pembangunan Bekasi, agar benar benar terwujud Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” tandasnya. (iar)
