Kabupaten Bekasi – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saeful Islam menggelar kegiatan reses masa persidangan II Tahun Sidang 2026 di Perumahan Puri Cikarang Hijau, Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara, pada Sabtu, (02/05/2026).
Kegiatan reses tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dan konstituennya, tetapi juga ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang selama ini dirasakan. Dari sejumlah isu yang mencuat, persoalan banjir menjadi perhatian dominan.
Dalam forum dialog, warga mengungkapkan bahwa banjir kerap terjadi setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Air dengan cepat menggenangi jalan hingga masuk ke dalam rumah warga, bahkan dalam beberapa kasus berlangsung cukup lama sebelum surut.
Salah satu warga, Mashabi, menyampaikan bahwa kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa adanya solusi yang benar-benar tuntas.
“Setiap hujan deras, air langsung naik. Kadang sampai masuk ke rumah. Kami butuh perbaikan drainase dan normalisasi saluran, supaya tidak terus jadi masalah tahunan,” ujarnya.
Menurut warga, penyebab utama banjir tidak hanya karena curah hujan tinggi, tetapi juga dipicu oleh buruknya sistem drainase lingkungan. Banyak saluran air mengalami pendangkalan, penyempitan, hingga tersumbat sampah.
Selain itu, kapasitas saluran yang ada dinilai tidak lagi mampu menampung debit air yang terus meningkat seiring perkembangan kawasan.
Menanggapi keluhan tersebut, Saeful Islam menegaskan bahwa persoalan banjir di kawasan perumahan tidak bisa dipandang sebagai masalah sederhana atau ditangani secara parsial.
Ia menilai diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, hingga masyarakat.
Ia secara tegas juga menyoroti peran pengembang perumahan yang dinilai kerap mengabaikan aspek lingkungan, khususnya dalam perencanaan sistem drainase.
“Jangan sampai pengembang dablek. Bangun perumahan, tapi tidak memperhatikan sistem drainase dan tata kelola air. Akhirnya yang dirugikan warga, dan pemerintah juga ikut terbebani,” tegasnya.
Saeful menjelaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas perbaikan di titik-titik tertentu. Menurutnya, langkah strategis seperti normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, serta integrasi dengan sistem aliran sungai yang lebih besar harus menjadi prioritas.
“Ini tidak bisa tambal sulam. Harus ada penanganan serius dan terintegrasi, mulai dari drainase lingkungan, saluran penghubung, sampai normalisasi kali. Semua harus nyambung,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah. Menurutnya, kesadaran kolektif menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas infrastruktur yang telah dibangun.
“Kalau saluran sudah bagus tapi masih jadi tempat sampah, tetap saja akan tersumbat. Jadi ini juga soal kesadaran bersama,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Saeful mendorong pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait untuk segera melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, khususnya di kawasan permukiman padat seperti Puri Cikarang Hijau.
“Data itu penting sebagai dasar perencanaan penanganan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas saluran air agar mampu mengantisipasi lonjakan debit air saat hujan ekstrem, yang belakangan semakin sering terjadi.
Saeful memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses tidak akan berhenti sebagai catatan semata. Ia berkomitmen untuk mengawal persoalan tersebut agar masuk dalam agenda pembahasan hingga penganggaran di DPRD Kabupaten Bekasi.
“Kita pastikan ini dikawal sampai masuk pembahasan dan penganggaran. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera ditangani secara serius,” tutupnya.
Penulis : Tiar
Editor : Muh. Bakhtiar
